Sudah Setahun, Mesin Birokrasi Harati Dinilai Perlu Rotasi

Sudah Setahun,Mesin Birokrasi Harati Dinilai Perlu Rotasi
SAMBUTAN: Bupati Kotim Halikinnor memberikan sambutan pada acara pelantikan jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkup Pemkab Kotim, 7 Februari 2022. (YUNI PRATIWI ISKANDAR/RADAR SAMPIT)

SAMPIT, radarsampit.com – Tepat setahun sudah sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kotim memangku jabatannya sejak dilantik 7 Februari 2022 silam. Bupati Kotim Halikinnor ketika itu mengukuhkan 303 pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas.

Dari 303 pejabat yang dilantik, 10 orang di antaranya merupakan pejabat eselon II. Terdiri dari enam orang hasil seleksi atau lelang jabatan, sedangkan empat lainnya merupakan mutasi.

Bacaan Lainnya

Halikinnor berencana dalam waktu dekat ini akan melakukan rotasi jabatan. dia tengah menelaah sejumlah pejabat yang mencatat prestasi dan  tidak berprestasi di era pemerintahannya. Halikinnor berjanji  usai HUT Kotim lalu melakukan rolling.

Pemerhati kebijakan publik di Kotim, Agung Adisetyono menilai, sudah saatnya Bupati Kotim melakukan perombakan, khususnya pada pejabat eselon II dan III yang belum ada perubahan sama sekali sejak dilantik.

”Pejabat yang diberikan waktu sudah setahun ini setidaknya mampu menunjukkan kinerja. Kalau tidak ada gebrakan, layak dievaluasi dan ditugaskan sesuai kemampuannya,” kata Agung.

Baca Juga :  Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Uzbekistan Semifinal Piala Asia U23

Menurut Agung , dalam setahun ini ada beberapa sektor yang masih perlu evaluasi, di antaranya tradisi melaksanakan pekerjaan fisik di akhir tahun. Padahal, pekerjaan itu seharusnya dilaksanakan pertengahan tahun.

”Untuk dinas yang minim serapan anggaran setiap triwulan dan justru memacu pekerjaan di akhir tahun, saya kira patut dievaluasi, karena rata-rata pekerjaan akhir tahun ini selalu menuai sorotan dan menjadi masalah,” ujarnya.

Agung melanjutkan, pejabat yang wajib dievaluasi merupakan yang tidak memiliki kesamaan visi dan misi dengan kepala daerah. Misalnya, kerap mempersulit dunia birokrasi yang berimbas pada terhambatnya pelayanan publik.

”Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah sesuai janji politiknya, jadi wajib mencari mesin birokrasi yang punya terobosan, punya ekselerasi tinggi, sehingga bisa mencapai semua program atau janji politik bupati di awal jabatannya,” katanya.

Agung juga mengharapkan pasangan Halikinnor-Irawati (Harati) memaksimalkan fungsi Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat). Sebab, karier ASN memang sudah selayaknya mendapatkan penilaian dari Baperjakat.



Pos terkait