”Pilihan dan jalan terakhir kami masyarakat adalah menggunakan cara kami sendiri di lapangan. Apa pun yang terjadi, kami sudah siap, karena tidak ada cara lain kami bisa mempertahankan hak kami yang sudah kami kelola puluhan tahun ini,” tegasnya.
Sarwino, warga lainnya mengungkapkan, selama ini mereka tidak pernah merongrong perusahaan. Akan tetapi, mereka justru diperlakukan dengan buruk. Tanah mereka digarap begitu saja.
”Pernah kah kami warga di sini menuntut perusahaan untuk CSR, plasma, dan lain sebagainya? Kami tidak pernah ada niatan mengganggu investasi. Akan tetapi, kalau begini kami diperlakukan, artinya investasi ini datang untuk menjajah dan merusak kehidupan kami orang lokal yang sudah puluhan tahun di sini,” tegasnya.
Sementara itu, Panglima Tantara Lawung Ricko Kristolelu, salah satu pihak yang dikuasakan warga Luwuk Bunter mempolisikan pihak terkait mengenai mafia lahan dan pemalsuan dokumen tanah yang tengah bermasalah. Menurutnya, surat pernyataan tanah palsu itu terungkap saat PT Borneo Sawit Persada (BSP) diduga menyerobot dan menggarap lahan perkebunan warga.
”Dari permasalahan itu (penyerobotan lahan warga, Red), baru diketahui kalau surat pernyataan tanah yang dikeluarkan Pemerintah Desa Luwuk Bunter tidak ada nomor register,” kata Ricko.
Warga kecewa dan melaporkan kejadian itu kepada kepolisian. Pasalnya, mereka telah bertahun-tahun merawat dan menjaga lahan tersebut. ”Sejak tahun 2009, lahan yang berada di Sekunder V Irigasi Desa Luwuk Bunter itu sudah dirawat warga dengan tanam tumbuh, seperti sawit,” jelasnya.
Lahan itu diduga diperjuabelikan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melibatkan pihak perusahaan. Ricko berharap aparat kepolisian segera mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Selain itu, pihaknya berencana akan melakukan klaim lahan untuk membela hak warga dan melalukan demo besar-besaran terhadap PT BSP.
”Kami minta pihak kepolisian agar melakukan investigasi mengusut kasus ini sampai tuntas. Kami akan selalu mengikuti perkembangan kasus tersebut,” tegasnya.
