Secara prinsip akui dia, pemerintah daerah bisa meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan untuk memperbaiki ruas jalan kabupaten itu. Akan tetapi kalau demikian, berarti sama saja memperbolehkan angkutan truk batu bara itu melintas.
”Artinya, kalau ada perusahaan yang melintas dengan merusak jalan umum, yang perlu dilakukan adalah bukan kita minta untuk memperbaiki jalan, tetapi boleh atau tidak angkutan truk itu melintas di jalan umum,” tuturnya.
Baryen juga berharap, nantinya dapat dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau audiensi antara perusahaan batu bara yang melintas di jalan kabupaten, dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas. (arm/gus)
