Petani tambak mengharapkan Perbup itu produktif dalam pembesaran udang, bermutu, berdaya saing, dan menguntungkan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan secara berkelanjutan.
”Pemerintah daerah juga memetakan kawasan tambak yang potensial dikembangkan sesuai Detail Enggineering Design (DED) yang dikeluarkan KKP RI. DED itu dapat digunakan sebagai rujukan pengembangan bagi investor di kawasan tambak seluas lebih kurang 1.000 hektare,” kata Kepala Dinas Perikanan Sukamara, Fandedi, Senin (5/12).
Melihat pertumbuhan klaster tambak baru yang signifikan, Bupati Sukamara Windu Subagio mengatakan, pertumbuhan itu menunjukkan masyarakat Sukamara mulai tertarik dengan budidaya udang vaname sebagai peluang usaha dan sumber ekonomi baru. Pemkab mendorong masyarakat mengembangkan budidaya udang kelas ekspor tersebut dengan membantu mempermudah kelompok masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan (perbankan).
”Budidaya udang vaname memerlukan modal cukup besar dan memerlukan pengelolaan IPAL yang baik agar tidak merusak lingkungan, sehingga dapat terus berkelanjutan. Karena itulah, pemerintah daerah mendorong masyarakat membuka klaster tambak secara berkelompok maupun melalui Bumdes,” kata pria berlatar belakang pengusaha ini, Selasa (6/12).
Windu Subagio menganalisis, jika dihitung dari potensi kawasan tambak sesuai DED seluas lebih kurang 1.000 hektare dan terkelola optimal, maka pendapatannya bisa mengalahkan angka APBD Sukamara tahun 2022 sebesar Rp633 miliar lebih. Diasumsikan satu siklus panen (sekitar tiga bulan lebih) dalam satu hektare paling sedikit 10 ton saja, dengan harga jual rata-rata Rp50 ribu per kilogram, hasilnya sudah Rp500 juta. Apabila satu hektare mampu panen rata-rata 20 ton per tahun, maka potensi pendapatan mencapai Rp1 miliar.
”Bayangkan jika kawasan tambak 1.000 hektare itu dikelola dan dalam satu hektare menghasilkan 20 hingga 40 ton per tahun, maka potensi pendapatannya sangat besar dan dapat mengalahkan angka APBD Sukamara,” kata suami dari Siti Zulaiha ini.
