Peningkatan penerimaan PPh didominasi PPh 25/29 badan sebagai efek semakin membaiknya laba usaha perusahaan berdasarkan laporan keuangan 2021 dan membaiknya pertumbuhan ekonomi.
Penerimaan PBB meningkat Rp 39,15 miliar atau 142,79 persen (yoy) sebagai dampak pembayaran PBB tahun 2022 oleh wajib pajak sebelum jatuh tempo dan kerjasama KPP Pratama Sampit dengan pemerintah daerah.
“PPN mengalami pertumbuhan dikarenakan membaiknya harga komoditas terutama TBS dan harga CPO serta adanya penurunan restitusi PPN. Pajak Lainnya naik sebesar 2,47 persen (yoy) karena kenaikan pembayaran atas bunga penagihan,” terangnya.
Peningkatan pembayaran pajak lainnya paling kecil dibanding dengan jenis pajak lainnya dikarenakan penurunan penjualan benda meterai akibat kenaikan threshold pengenaan materai.
Untuk penerimaan bea keluar tahun 2022 didominasi oleh penerimaan ekspor washed bauksit sebesar 86 persen dan sisanya dari ekspor komoditas CPO dan produk turunannya. Dana sawit mengalami penurunan sebesar -69,30 persen (yoy) sebagai dampak fluktuasi harga komoditas CPO dan produk turunannya serta sempat adanya larangan ekspor CPO serta produk turunannya dan per 15 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus pungutan dana sawit ditetapkan sebesar USD 0/TNE. Untuk penerimaan bea masuk tumbuh sebagai dampak meningkatnya BC 2.5 (pengeluaran dari KB untuk dijual di TLDDP) dengan komoditas pengemas produk turunan CPO.
Selanjutnya, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan Juli 2022 mencapai Rp 26,94 miliar atau mengalami kenaikan Rp12,82 miliar atau 90,73 persen (yoy) dengan kontribusi terbesar dari sektor pendapatan satuan kerja KSOP Sampit sebesar 45,6 persen dari total pendapatan PNBP. Khusus untuk PNBP pengelolaan kekayaan negara wilayah Kotim terdapat peningkatan sebesar Rp.77.576.029 atau 20,55 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut mengindikasikan mulai pulihnya layanan Kementerian/Lembaga (K/L) pasca pandemi.
Pada sisi lain, kinerja belanja APBN mencapai Rp 670,9 miliar atau 53,01 persen dari pagu, yang terdiri dari dari Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Realisasi Belanja K/L sebesar Rp 266,5 miliar atau 54,95 persen dari pagu, dengan rincian komponen belanja yaitu, belanja pegawai mencapai Rp 163,3 miliar atau 59,9 persen, belanja barang mencapai Rp 97,5 miliar atau 51,9 persen, belanja modal mencapai Rp 5,7 miliar atau 23,03 persen.
