JAKARTA — Pemerintah akan memberikan tunjangan hari raya atau THR Lebaran bagi PNS, CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun i
Hal ini sesuai Surat Nomor: S-46/PK/2021 tertanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti.
Menurut Astera, berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran (TA) 2021, serta Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN TA 2021 dan penyesuaian alokasi DAU TA 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2021.
Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, telah ditetapkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021.
Alokasi DAU ini dihitung berdasarkan formula alokasi fasar dan celah fiskal sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
“Alokasi dasar tersebut telah memperhitungkan jumlah gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah,” kata Astera.
Dia melanjutkan, alokasi DAU 2021 terdiri dari belanja pegawai PNS daerah tahun 2020, formasi PNS daerah 2021, formasi PPPK 2021. Juga kebijakan pemberian THR dan tunjangan penghasilan ke-13 tahun 2021 untuk PNS, CPNS dan PPPK.
Terpisah, Plt Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, bukan hanya PNS yang berhak menerima gaj i k e – 1 3 dan THR. CPNS dan PPPK juga dapat.Hanya perhitungan gaji ke-13 dan THR untuk CPNS tidak penuh seperti PNS.Sedangkan PPPK sudah full seperti PNS untuk kelas jabatan sama.
Mengenai besarannya, masih menunggu keputusan Kemenkeu. “Tahun ini enggak tahu mekanismenya seperti apa. Apakah cuma gaji pokok seperti tahun lalu atau sudah ditambahkan dengan tunjangan kinerja juga,” ucapnya.
Tahun lalu, THR hanya diberikan kepada PNS, TNI, Polri di bawah golongan III. Aparatur yang menduduki posisi eselon I dan II serta pejabat negara tidak diberikan THR karena alasan pandemi. Namun, untuk gaji ke-13 semuanya menerima termasuk pejabat negara. (jpg)
